MOTTO PEMERINTAHAN DESA BANJARAN KECAMATAN BANJARAN KAB. BANDUNG " MENUJU BANJARAN SEJAHTERA, HARMONIS, AMAN DAN TERTIB " (S E H A T).

 

Peraturan Desa Banjaran Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

Administrator 08 Agustus 2017 11:07:56 WIB

DESA BANJARAN

KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

 

PERATURAN DESA BANJARAN

NOMOR 6 TAHUN 2016

 

TENTANG

LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)

BANJARAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

 

KEPALA DESA BANJARAN,

Menimbang

:

  1. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan lokal dan hak asal usul yang tumbuh dan berkembang di desa diperlukan lembaga kemasyarakatan desa yang sesuai dengan potensi keanekaragaman budaya serta kemampuan desa dalam urusan kemasyarakatan , pembangunan dan kepentingan masyarakat;
  2. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kompetensi dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan desa diperlukan pedoman dan pengendalian yang optimal terhadap aspek kelembagaan sumber daya manusia dan ketatalaksanaan lembaga kemasyarakatan desa;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. 
  4. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD) merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat keberadaanya perlu disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d diatas, dipandang perlu di tetapkan Peraturan Desa Banjaran tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

 

Mengingat

:

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 8);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

 

PERATURAN DESA BANJARAN TENTANG LEMBAGA KETAHANANMASYARAKAT DESA (LKMD) BANJARAN

 

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
  2. Bupati adalah Bupati Bandung.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
  4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
  5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
  6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
  10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintah desa.
  12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
  14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

 

  1. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam seluruh kegiatan pembangunan di desa.
  2. Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus, terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk melakukan proses perubahan kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa.
  3. Lembaga Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
  4. Tokoh atau pemuka masyarakat adalah orang terkemuka dan kenamaan yang mempunyai sifat keteladanan yanga baik dan dapat dijadikan contoh.
  5. Kalangan profesi adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang memiliki keahlian dibidang tertentu yang dinilai memiliki manfaat untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
  6. Swadaya masyarakat adalah kemampuan masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ihtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.
  7. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan insidentil maupun kelangsungann dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spirituil.
  8. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan , perencanaan, penelitian, pengembangan , bimbingan , pendidikan dan pelatihan , konsultatif, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

 

BAB II

PEMBENTUKAN

 

Pasal 2

LKMD yang telah ada dan tumbuh di Desa Banjaran ditetapkan sebagaimana dimaksud Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Bab XII tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

 

BAB III

KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

 

Bagian Pertama

Kedudukan

 

Pasal 3

LKMD berkedudukan di Desa

 

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

 

Pasal 4

LKMD mempunyai maksud untuk:

  1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
  2. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa .

 

Pasal 5

LKMD mempunyai tujuan untuk:

  1. Mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di Desa ;
  2. Meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

 

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

 

Pasal 6

LKMD sebagai mitra pemerintah Desa mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan .

 

Pasal 7

LKMD sebagai mitra pemerintah Desa mempunyai fungsi :

  1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
  2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  5. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipatif, serta swadaya gotong royong masyarakat;
  6. Penggali, Pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

 

BAB IV

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

 

Pasal 8

Anggota LKMD adalah warga masyarakat penduduk Desa Banjaran .

 

Pasal 9

Anggota LKMD mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

  1. Atas dasar kesadaran dan tanggungjawab bersama serta kemampuan dan inisiatip sendiri, setiap anggota atau warga desa secara sukarela memberikan sumbangan dalam rangka pembangunan desa;
  2. Setiap anggota atau warga desa mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengadakan ikhtiar/ usaha/ kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama;
  3. Setiap warga desa yang mendapat kesusahan atau kesulitan dalam keadaan yang tidak dapat diatasi sendiri, berhak mendapatkan bantuan atau pertolongan baik moril maupun materil;
  4. Warga desa yang memenuhi syarat berhak menjadi pengurus LKMD.

 

 

 

 

 

 

BAB V

KEPENGURUSAN

 

Bagian Kesatu

Syarat-syarat anggota pengurus

 

Pasal 10

Anggota pengurus LKMD adalah penduduk Desa Banjaran warga Negara Republik Indonesia terdiri dari tokoh atau pemuka masyarakat, golongan profesi yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, yang memenuhi syarat:

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Setia taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
  3. Berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
  4. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa Banjaran sekurang kurangnya selama 2 ( dua ) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
  5. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk memberdayakan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan.
  6. Bersedia tidak rangkap jabatan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.

 

Bagian Kedua

Susunan Pengurus

 

Pasal 11

  1. Susunan Pengurus LKMD terdiri dari :
    1. Ketua;
    2. Wakil Ketua;
    3. Sekretaris;
    4. Wakil Sekretaris
    5. Bendahara;
    6. Seksi-seksi :
      1. Seksi Keamanan, ketentraman dan Ketertiban;
      2. Seksi Pendidikan dan penerangan;
      3. Seksi Perekonomian, Pembangunan Prasarana dan Lingkungan;
      4. Seksi Agama;
      5. Seksi PerananWanita;
      6. Seksi Kesehatan;
      7. Seksi Pemuda olah raga dan kesenian;
      8. Seksi kesejahteraan sosial.
      9. Jumlah anggota pengurus LKMD sekurang kurangnya 13 orang dan sebanyak banyaknya 29 orang;
      10. Pengurus LKMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat ;
      11. Masa bakti pengurus LKMD selama lima (5) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

 

Pasal 12

  1. Ketua LKMD tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
  2. Pengurus LKMD tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pemerintah Desa, anggota BPD;
  3. Ketua lembaga kemasyarakatan desa lainnya tidak boleh merangkap jabatan menjadi pengurus LKMD;

 

Pasal 13

  1. LKMD berdasarkan pembagian wilayah ( Dusun  atau RW/ RT ) dan jenis kegiatan dapat membentuk kelompok kerja-kelompok kerja;
  2. Kelompok kerja adalah anggota pengurus yang bertugas membantu badan harian dalam menjalankan tugas sehari-hari;
  3. Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan kelompok kerja ditentukan pengurus kelompok kerja, antar lain :
    1. Kelompok kerja Pertanian : Mengusahakan, mengurus, mengembangkan dan mengorganisasi setiap usaha Pertanian anggota sehingga dapat meningkatkan hasil produksi atau pengetahuan;
    2. Kelompok kerja perindustrian : mengusahakan, mengurus, membina dan mengembangkan serta mengorganisir semua kegiatan-kegiatan anggota dibidang industri ( Industri rumah tangga ) dalam usaha meningkatkan jumlah produksi, bahan baku dan pemasaran;
    3. Kelompok kerja pemuda : menyusun, membina, melatih juga mengorganisir semua anggota masyarakat dalam meningkatkan keterampilan teknologi Tepat Guna serta Keterampilan lainnya yang bermanfaat bagi pemuda;
    4. Kelompok kerja Kesehatan : menyusun, membina, mengorganisir kegiatan masyarakat dalam usaha kesehatan seperti PoliKlinik, Pengobatan Masal, Penerangan Kesehatan Gizi dan sebagainya;
    5. Kelompok Usaha : mengurus, mempertanggungjawabkan usaha-usaha pengumpulan dana untuk kepentingan LKMD;
    6. Kelompok kerja lingkungan : mengurus, memelihara , melaksanakan penataan lingkungan;
    7. Kelompok kerja lainnya sesuai kebutuhan.

 

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

 

Pasal 14

Susunan Organisasi LKMD adalah sebagai berikut :

  1. Ketua sebagai Pimpinan, bertanggungjawab secara lembaga kepada Musyawarah Desa;
  2. Wakil Ketua mewakili Ketua bila berhalangan dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua;
  3. Sekretaris sebagai pembantu Pimpinan dan penyelenggara administrasi;
  4. Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan;
  5. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;

 

Pasal 15

Perincian tugas seksi-seksi :

  1. Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban: membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban serta membantu terciptanya suatu kondisi dimana masyarakat merasa keamanan dan ketentraman dirinya terjamin;
  2. Seksi Pendidikan dan Penerangan : membantu usaha-usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta membantu usaha-usaha di bidang penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan Pemerintah dan hal-hal yang berkembang dimasyarakat;
  3. Seksi Perekonomian : membantu usaha-usaha Perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga, perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan dan membantu usaha-usaha di bidang pembangunan prasarana dan kelestarian serta perbaikan lingkungan hidup;
  4. Seksi Agama : membantu usaha-usaha kearah pembinaan dan kerukunan kehidupan antar umat beragama;
  5. Seksi Peranan Wanita : membantu usaha-usaha peningkatan tarap hidup untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga;
  6. Seksi Kesehatan : membantu usaha-usaha peningkatan dibidang pembangunan kesehatan masyarakat;
  7. Seksi Pemuda, Olah raga dan kesenian : membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan generasi muda dalam pembangunan, olahraga dan kesenian;
  8. Seksi Kesejahteraan Sosial : membantu usaha-usaha peningkatan dibidang kesejahteraan sosial.

 

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

 

Pasal 16

  1. Pengurus LKMD berkewajiban untuk melaksanakan :
    1. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 6 (enam) Peraturan Desa ini ;
    2. Menghadiri rapat atau musyawarah atau undangan kepala Desa dan atau BPD ;
    3. Membuat laporan tertulis kegiatan lembaga setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Desa dan BPD;
    4. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh pemerintah Desa;
    5. Pengurus LKMD berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pemerintah Desa dalam hal membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
    6. Pengurus LKMD menyampaikan laporan masa bakti kepada musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.

 

Bagian Kelima

Pemberhentian Anggota Pengurus

 

Pasal 17

Pengurus LKMD berhenti dikarenakan :

  1. Meninggal dunia;
  2. Mengundurkan diri ;
  3. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk diluar Desa Banjaran ;
  4. Berakhir masa baktinya;

 

Pasal 18

Pengurus LKMD diberhentikan sebelum habis masa baktinya dikarenakan :

  1. Tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan pada pasal 10 Peraturan Desa ini ;
  2. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

 

BAB VI

TATACARA PEMBENTUKAN PENGURUS

 

Bagian Pertama

Persiapan

 

Pasal 19

  1. Enam (6) bulan sebelum berakahirnya masa bakti, Kepala Desa memberitahukan telah berakhirnya masa bakti Pengurus LKMD kepada Pengurus LKMD;
  2. Kepala Desa menugaskan Kepala Dusun untuk melaksanakan musyawarah  dusun dalamrangka penjaringan bakal calon anggota pengurus LKMD ;

 

 

Bagian Kedua

Musyawarah Dusun

 

Pasal 20

  1. Kepala Dusun melaksanakan musyawarah dalam rangka penjaringan dan penetapan calon anggota pengurus LKMD ditingkat dusun diwilayah kerja masing-masing ;
  2. Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, dilaksanakan dengan menjaring dan menetapkan bakal calon anggota pengurus LKMD yang memenuhi  persyaratan dan diusulkan dalam musyawarah dusun ;
  3. Musyawarah tingkat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, dihadiri oleh perwakilan masyarakat, sebagai berikut :
    1. Anggota BPD diwilayah Dusun setempat;
    2. Para Ketua RW dusun setempat ;
    3. Para Ketua RT dusun setempat
    4. Tokoh Agama ;
    5. Tokoh Masyarakat ;
    6. Kalangan profesi yang berdomisili ditingkat dusun ;
    7. Unsur lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya dusun setempat
    8. Hasil musyawarah tingkat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan ayat 3 ditetapkan dalam Berita Acara musyawarah sebagai bahan musyawarah ditingkat desa.

 

Bagian Ketiga

Musyawarah Desa

 

Pasal 21

  1. Kepala Desa menyampaikan daftar calon pengurus LKMD hasil musyawarah ditingkat dusun kepada BPD dilampiri berita acara musyawarah dusun.
  2. BPD menyusun persiapan kegiatan pelaksanaan Musyawarah Desa tentang pembentukan pengurus LKMD.
  3. BPD dengan difasilitasi Pemerintah Desa menyediakan sarana / pra sarana penyelenggaraan Musyawarah Desa.
  4. Musyawarah Desa tentang pembentukan Pengurus LKMD dilaksanakan  dengan mengundang unsur sebagai berikut :
  5. Pemerintah Desa
  6. Unsur kelembagaan yang ada di desa
  7. Calon anggota pengurus LKMD hasil musyawarah dusun
  8. Para Ketua RW;
  9. Para Ketua RT ;
  10. Tokoh Agama ;
  11. Tokoh Masyarakat ;
  12. Kalangan profesi yang berdomisili ditingkat desa;
  13. Unsur lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

 

Pasal 22

Kegiatan musyawarah desa terdiri dari :

  1. Penyampaian Laporan akhir masa bakti pengurus  LKMD oleh ketua atau yang mewakilinya ;
  2. Pengurus  LKMD dinyatakan demisioner ;
  3. Tahapan kegiatan pemilihan pengurus LKMD masa bakti berikutnya, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Ketua LKMD dipilih secara demokratis dari calon anggota pengurus LKMD hasil musyawarah tingkat dusun ;
    2. Bakal Calon Ketua LKMD dijaring melalui tahapan :

-          Mencalonkan diri ;

-          dicalonkan oleh peserta musyawarah

  1. Bakal calon Ketua LKMD menyatakan kesediaannya didalam musyawarah dan selanjutnya ditetapkan menjadi calon Ketua LKMD ;
  2. Calon Ketua LKMD dipilih oleh peserta musyawarah ;
  3. Komposisi pengurus LKMD disusun oleh formatur yang terdiri dari :

-          1 (satu) orang Ketua LKMD terpilih ;

-          1 (satu) orang unsur BPD

-          1 (satu) orang unsur Pemerintah Desa, dan

-          2 (dua) orang peserta musyawarah

 

Pasal 23

  1. Ketua LKMD terpilih ditetapkan menjadi Ketua Formatur, yang untuk selanjutnya pimpinan musyawarah membentuk Formatur ;
  2. Pimpinan musyawarah memberi waktu untuk melaksanakan rapat formatur ;
  3. Hasil rapat Formatur diumumkan dan ditetapkan dalam berita acara musyawarah, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk diterbitkan surat keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus LKMD;

 

Pasal 24

  1. Kepala Desa melaksanakan pelantikan pengurus LKMD masa bakti berikutnya ;
  2. Susunan acara pelantikan Pengurus LKMD, sebagai berikut :
    1. Pembukaan
    2. Pembacaan Surat Keputusan Kepala Desa
    3. Pelantikan Pengurus LKMD
    4. Penandatanganan berita acara pelantikan
    5. Sambutan –sambutan :
      1. Kepala Desa
      2. BPD
      3. Tutup

 

BAB VII

TATA KERJA

 

Pasal 25

  1. Hubungan kerja LKMD dengan Pemerintah Desa adalah membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;
  2. Hubungan LKMD dengan BPD adalah :
    1. LKMD membantu proses perencanaan dan cara pelaksanaan pembangunan ;
    2. BPD sesuai dengan fungsinya menampung dan menelaah rencana dan cara pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan untuk selanjutnya setelah mendapat persetujuan BPD, hasil telaahan disampaikan kepada Kepala Desa.
    3. Segala kegiatan masyarakat baik yang tergabung dalam lembaga kemasyarakatan maupun yang tidak, terpadu perencanaannya dalam LKMD serta terkoordinasi dalam pelaksanaannya ;
    4. Hubungan LKMD Desa Banjaran dengan lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya bersifat hubungan konsultatif dan kerjasama;

Pasal 26

Pengurus LKMD wajib menghadiri rapat atau musyawarah atas undangan Kepala Desa dan atau BPD

 

Pasal 27

  1. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, LKMD menetapkan administrasi kesekretariatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Administrasi sebagimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, diantaranya :
    1. Buku daftar Pengurus
    2. Buku Ekspedisi;
    3. Buku Kekayaan dan Inventarisasi;
    4. Buku Kas Umum;
    5. Buku Kegiatan;
    6. Buku Inventaris Pembangunan;
    7. Buku daftar hadir rapat;
    8. Buku administrasi lainnya sesuai kebutuhan

 

BAB VIII

PENDANAAN

 

Pasal 28

Pendanaan LKMD dapat bersumber dari :

  1. Swadaya masyarakat serta usaha lain yang sah dan tidak mengikat ;
  2. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa;
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi;
  4. Bantuan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten ;

 

BAB IX

KEKAYAAN

 

Pasal 29

Kekayaan LKMD diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa dan BPD secara berkala setiap akhir tahun anggaran

BAB X

PEMBINAAN

 

Pasal 30

Pemerintah Desa melaksanakan pembinaan secara rutin dan berkala terhadap LKMD untuk mencapai daya guna dan hasil guna;

 

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa;

 

Pasal 32

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan , agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa .

 

Pasal 33

Dengan berlakunya peraturan desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2010 tentang LKMD dinyatakan tidak berlaku.

 

Ditetapkan di : Banjaran

Pada tanggal  :                 

KEPALA DESA BANJARAN

 

 

 

DADANG HEMAYANA,A.Md

Diundangkan di : Banjaran

Pada Tanggal      :

SEKRETARIS DESA BANJARAN

 

 

 

 

FUAD MUHAMMAD

LEMBARAN BERITA DESA TAHUN 2016 NOMOR 6

Dokumen Lampiran : JDIH DESA BANJARAN


Komentar atas Peraturan Desa Banjaran Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

yan yan suryanda 19 Oktober 2017 06:29:48 WIB
Assalamuaikum ...Sampurasun.....Ya Alloh...Mudah-mudahan Banjaran sing langkung majeng dina sagala bidang (anu bernilai positif). Aminnnn....

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Peta Desa Banjaran

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

Kepala Desa

Sinergi Program

bandungkab.go.id
Kecamatanbanjaran.bandungkab.go.id
posyandu.bandungkab.go.id
prodeskel.binapemdes.

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Facebook

Lokasi Kantor Desa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung